Banda Aceh,- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan prosesi pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada hari Senin, 4 Agustus 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA dan dihadiri sejumlah pejabat struktural.
Pengangkatan ini merupakan hasil dari proses seleksi PPPK tahun anggaran 2024, dalam rangka penguatan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRA untuk mendukung tata kelola pemerintahan legislatif yang efektif dan profesional.
Dalam sambutannya, Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., MA. menyampaikan ucapan selamat kepada para calon PPPK yang telah resmi diangkat dan menekankan pentingnya peran mereka dalam menopang kinerja kelembagaan. “Saudara-saudari yang hari ini diangkat bukan hanya sekadar pegawai, tetapi mitra kerja dalam membangun pelayanan legislatif yang prima dan akuntabel,” ujar Sekwan Khudri.
Pesan Gubernur Aceh untuk Para PPPK yang Diangkat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekwan, menyampaikan sejumlah pesan penting bagi para calon PPPK yang baru saja diangkat.
Gubernur mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga “komitmen terhadap integritas dan loyalitas”, sebagai fondasi dalam menjalankan amanah jabatan. “Sebagai abdi negara, integritas bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik,” tulis Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya “peningkatan kapasitas diri dan kemampuan beradaptasi” dalam menghadapi perubahan zaman, serta membangun “kerja tim yang solid dan kolaborati” di lingkungan kerja.
“Saya berharap para PPPK yang diangkat hari ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, profesional, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pesan Gubernur.
Sebanyak 112 calon PPPK mengikuti prosesi pengangkatan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan surat keputusan.
Sekretaris DPRA berharap dengan pengangkatan ini, akan tumbuh semangat baru dalam memberikan pelayanan administratif dan fungsional yang semakin baik, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas kerja aparatur.
