Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh Tahun 2026. Acara penting ini berlangsung di Ruang Teuku Umar, Kamis (26/02/2026).
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin langsung jalannya pertemuan, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
Turut hadir Sekretaris BPKK Banda Aceh, Sofan Hidayat; Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak, Zuhri; serta seluruh Kepala OPD terkait.
HLM ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sebagai langkah penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya kerja sama dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam mewujudkan visi Banda Aceh sebagai kota yang modern, sejahtera, dan berdaya saing.
“Kita harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang solid, kita pasti bisa mencapai tujuan yang kita inginkan,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong digitalisasi daerah.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Bank Indonesia dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(**)