ACEH TAMIANG – Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE, memimpin peran sentral dalam kegiatan penyerahan simbolis bantuan perbaikan rumah rusak bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi siklon senyap tahap II.
Ia mendampingi langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam acara yang berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (21/4/2026).
Bagi Wagub Fadlullah, kehadiran para menteri pusat bersama jajaran pemerintah daerah merupakan bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat proses pemulihan, khususnya melalui rehabilitasi tempat tinggal warga yang menjadi kebutuhan mendasar.
“Sinergi yang terjalin erat antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten adalah kunci utama.
Hanya dengan kolaborasi yang kuat, penanganan bencana dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wagub Fadlullah dengan penuh keyakinan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh senantiasa berkomitmen untuk memastikan setiap program pemulihan, termasuk rehabilitasi rumah, berjalan optimal dan sesuai dengan harapan rakyat.
“Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan semua kegiatan pemulihan. Tidak hanya sekadar selesai, tetapi harus berkualitas, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi warga yang terdampak,” tambahnya.
Usai penyerahan bantuan, Wagub Fadlullah turut mendampingi rombongan Menteri serta unsur Muspida dalam agenda silaturahmi dan makan siang bersama para Praja IPDN Tahap III.
Momen ini dimanfaatkannya untuk mempererat kebersamaan sekaligus menanamkan semangat pengabdian kepada calon-calon pemimpin masa depan.
“Kehadiran para praja di sini adalah bentuk dukungan nyata. Kami berharap pengalaman di lapangan ini menjadi bekal berharga bagi mereka dalam mengemban tugas pemerintahan kelak,” ujarnya.
Lebih jauh, Wagub Fadlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memastikan sinergi pusat dan daerah semakin kokoh, baik dalam penanganan bencana maupun upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Aceh.(**)
