Aceh Besar, — Polda Aceh mengerahkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional.
Adapun alsintan yang dikerahkan meliputi enam unit traktor roda empat, 23 unit handtraktor, 115 unit corn seeder, 46 unit pompa air, 56 unit alat pengukur tanah, dan 46 unit sprayer.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko mengatakan bahwa, dalam kegiatan tanam serentak kali ini, pihaknya mendapat dukungan dari kelompok tani Palapa KM 66, salah satu dari 54 kelompok tani yang terlibat langsung dalam penanaman jagung tersebut.
“Benih jagung yang digunakan pada penenamana ini adalah jenis Maxxi, benih unggulan dari Dinas Pertanian Aceh Besar. Benih ini juga telah terbukti adaptif terhadap kondisi cuaca dan mampu memberikan hasil optimal dengan tingkat pertumbuhan yang seragam,” ujar Dr. Achmad Kartiko, usai menghadiri penanaman jagung serentak kuartal III di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), total lahan siap tanam seluas 141,7 hektar. Lahan tersebut terdiri dari 41 hektar perhutanan sosial dan 100,7 hektar non-perhutanan sosial.
“Nantinya kami akan mendorong kerja sama lanjutan dengan kementerian dan instansi terkait dalam hal penambahan lahan, melalui koordinasi strategis dengan KLHK, ATR/BPN, dan Pemerintah Daerah,” katanya.
Abituren Akabri 1991 itu juga mengatakan bahwa, penanaman jagung juga tersebut akan dilakukan secara bertahap pada 56 titik lahan yang tersebar di wilayah polres/polresta jajaran, dengan target panen mencapai 600 ton.
Ia menambahkan, program penanaman jagung ini bukan hanya bentuk dukungan Polri dalam ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana membangun ekonomi masyarakat serta memperkuat stabilitas keamanan di Aceh.
“Kami juga mohon dukungan dan arahan Kapolri serta instansi terkait lainnya dalam mengatasi persoalan struktural terkait ketersediaan lahan, agar agenda pembangunan berkelanjutan di Aceh dapat tercapai secara adil dan inklusif,” pungkasnya.
