Banda Aceh- Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri bersama ILMCI Group yang menyalurkan bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning guna mendukung keberlanjutan pembelajaran mandiri bagi siswa korban bencana di Aceh.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Program e-learning ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.
Kapolda Aceh menjelaskan, program tersebut dirancang untuk menjangkau siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA melalui sistem pembelajaran elektronik yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan dukungan jaringan internet.
“Program e-learning ini menjadi solusi strategis agar anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dengan pembelajaran digital, siswa tetap bisa belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat metode pembelajaran adaptif di wilayah terdampak bencana serta menjadi bagian dari upaya pemulihan pendidikan jangka menengah dan panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Aceh juga memaparkan berbagai langkah penanganan dan pemulihan pascabencana yang telah dilakukan Polda Aceh, di antaranya penyediaan air bersih melalui water treatment, pembersihan fasilitas sekolah, serta pembangunan sumur bor bagi masyarakat.
“Selain penanganan darurat, kami juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang agar aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, dapat kembali berjalan normal,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, dalam keterangannya pada Rabu (28/1/2026), menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menyambut baik sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah situasi darurat.
“Pendidikan tidak boleh berhenti meskipun kita berada dalam kondisi bencana. Kolaborasi antara Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa negara hadir memastikan hak belajar anak-anak Aceh tetap terpenuhi,” kata Murthalamuddin.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan Aceh terus berupaya bersama berbagai pihak untuk menyiapkan skema pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, mulai dari pemanfaatan platform digital, pembelajaran mandiri, hingga penyesuaian kebijakan di satuan pendidikan terdampak.
“Bantuan PIN e-learning ini sangat membantu sekolah dan peserta didik dalam menjaga kesinambungan proses belajar. Ini bukan sekadar bantuan teknologi, tetapi investasi bagi masa depan anak-anak Aceh,” tambahnya.
Berdasarkan data yang ada, dampak bencana di sektor pendidikan Aceh tergolong signifikan. Tercatat 2.805 sekolah terdampak, dengan 362.617 siswa dan 34.081 guru turut mengalami dampak, baik dari sisi sarana maupun prasarana.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas khusus penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 bagi satuan pendidikan di Aceh. Kebijakan ini bertujuan menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.
Murthalamuddin berharap seluruh satuan pendidikan di Aceh, khususnya yang terdampak bencana, dapat mengoptimalkan kebijakan tersebut agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.
Pemerintah Aceh pun berharap sinergi lintas sektor seperti ini terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun ketahanan pendidikan Aceh, terutama di wilayah rawan bencana.(**)