BANDA ACEH – Dalam upaya terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) secara resmi membuka kegiatan lokakarya bertema “Percepatan Implementasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah”.
Acara yang berlangsung pada Senin, (20/04/2026) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, dan menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis menuju sistem pengelolaan pendapatan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala BPKA, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar penyesuaian terhadap perkembangan zaman, melainkan sebuah kebutuhan mendasar yang tak terelakkan demi menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis dan berorientasi pada kemudahan.
“Di tengah kemajuan teknologi yang berjalan begitu cepat, kemampuan kita untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci utama kemajuan.
Digitalisasi pajak dan retribusi adalah langkah strategis yang kami yakini akan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, sekaligus menghadirkan layanan yang lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Diwarsyah dengan penuh keyakinan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar forum ini dapat melahirkan gagasan-gagasan bernilai dan rencana aksi yang terukur.
“Kami berharap melalui diskusi dan kolaborasi yang terjalin hari ini, seluruh pihak dapat menyusun peta jalan yang jelas, sehingga implementasi sistem digital dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Aceh,” tambahnya.
Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dengan suasana konstruktif, para peserta menelaah berbagai aspek, mulai dari strategi penerapan, tantangan yang mungkin dihadapi, hingga solusi inovatif yang dapat diterapkan.
Melalui inisiatif ini, BPKA berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem keuangan daerah yang modern, berintegritas tinggi, dan berbasis teknologi informasi, sebagai pondasi kuat bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan dan sejahtera.(**)
