Aceh Besar, — Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, secara resmi melantik Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Indonesia dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar dalam acara yang digelar di Hijrah Hotel, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Sabtu (26/7/2025).
Sebanyak 20 kecamatan dilantik sebagai pengurus DPK Tani Merdeka Indonesia. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Blang Bintang, Darul Imarah, Darul Kamal, Darussalam, Indrapuri, Ingin Jaya, Kota Jantho, Kuta Baro, Kuta Cot Glie, Kuta Malaka, Lembah Seulawah, Lhoknga, Lhoong, Mesjid Raya, Montasik, Peukan Bada, Pulo Aceh, Seulimuem, Simpang Tiga, dan Suka Makmur.
Sementara itu, tiga kecamatan lainnya seperti Leupung, Krueng Barona Jaya, dan Baitussalam tidak dilantik karena tidak memiliki lahan pertanian yang menjadi basis utama organisasi ini.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Aceh Cut Muhammad, Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar Jakfar SP, M.Si, para camat, Forkopimcam Ingin Jaya, para koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) se-Aceh Besar, serta para pengurus DPD dan DPK Tani Merdeka Indonesia dari seluruh wilayah Aceh Besar.
Dalam prosesi pelantikan, Wakil Bupati Syukri turut menyerahkan bendera pataka kepada para pengurus kecamatan sebagai simbol amanah dan tanggung jawab. Dalam sambutannya, Syukri menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap keberadaan organisasi ini sebagai mitra pemerintah dalam upaya memperkuat sektor pertanian di Aceh Besar.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merasa bersyukur dan mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Kami berharap kehadiran DPK Tani Merdeka ini benar-benar menjadi mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Syukri menekankan pentingnya peran organisasi ini dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia juga menyebut bahwa harga eceran padi yang kini ditetapkan pada angka Rp 6.500 per kilogram merupakan kebijakan penting dan pertama kali terjadi di Indonesia—sebuah pencapaian yang memberi harapan baru bagi petani.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap dari organisasi ini dapat lahir para petani milenial, mengingat saat ini mayoritas petani di Aceh Besar berusia di atas 40 tahun. “Jika hari ini kita sudah menemukan petani berusia 25 hingga 40 tahun, maka insya Allah Aceh Besar dapat menjadi kabupaten lumbung padi di masa depan,” tambahnya.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar, Nabhani, S.I.Kom, juga menyampaikan pentingnya pelantikan ini sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tanpa kehadiran pengurus di tingkat kecamatan, organisasi tidak akan mampu menjangkau seluruh elemen petani di Aceh Besar.
“Langkah ini bukan hanya soal jabatan, tapi merupakan bagian dari komitmen memperkuat program Presiden Prabowo Subianto. Tujuan kami jelas: program ketahanan pangan nasional harus benar-benar hadir di lapangan, bukan sekadar tertulis di atas kertas,” ujar Nabhani.
Ia juga menekankan pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dan merata hingga ke pelosok desa, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan setiap program dapat dilaksanakan secara efektif. “Dengan gotong royong dan struktur yang rapi, kita yakin dapat mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dari bawah,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPK Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Aceh Besar, Akhyar, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada pengurus DPD atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momen penting untuk menggerakkan aksi nyata dalam menyejahterakan petani di seluruh kecamatan.
“Petani adalah tonggak kehidupan bangsa. Kami siap bertanggung jawab dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk memajukan sektor pertanian,” tegasnya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi Tani Merdeka Indonesia hingga ke tingkat kecamatan sekaligus mendukung penuh program swasembada pangan nasional. Dewan Pengurus Kecamatan Tani Merdeka Indonesia akan fokus pada pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku perkebunan di tingkat kecamatan dan desa.
