Banda Aceh — Pemerintah Aceh melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan 201 Kepala SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjungan Mata Banda Aceh, Senin, (26/01/2026).
Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA yang mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam sambutannya, Sekda Aceh menegaskan bahwa pelantikan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada para pendidik sebagai pemimpin pembelajaran.
“Jabatan kepala sekolah adalah amanah besar. Bapak dan Ibu adalah pemimpin pembelajaran sekaligus teladan bagi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya belajar yang sehat, disiplin, inklusif, dan berorientasi masa depan,” ujar M. Nasir.
Sekda Aceh juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kepala sekolah yang selama ini berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan Aceh, termasuk capaian prestasi nasional dan keberhasilan mendukung program beasiswa bagi 93.579 anak yatim di 23 kabupaten/kota.
“Prestasi pendidikan Aceh di tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras kepala sekolah. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan,” katanya.
Namun demikian, Pemerintah Aceh menyoroti masih adanya tantangan serius, khususnya terkait anak usia 16–18 tahun yang belum mengenyam pendidikan formal. Untuk itu, para kepala sekolah diminta aktif melakukan identifikasi dan pendekatan di wilayah masing-masing.
“Jika tidak kita tangani secara serius, kondisi ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi Aceh di masa depan. Kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak kita kembali bersekolah,” tegas Sekda.
Selain itu, upaya pemulihan pendidikan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh juga menjadi perhatian. Pemerintah Aceh terus melakukan intervensi sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh turut menyinggung kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan sejak 2025 dan diharapkan semakin optimal pada 2026.
“Program ini tidak hanya memastikan kecukupan gizi peserta didik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang ini,” ujarnya.
