Breaking News

Home / News / Tni-Polri

Minggu, 16 November 2025 - 16:36 WIB

Pangdam IM Sambut Kedatangan Menhan RI di Lanud SIM

Aceh Besar – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyambut langsung kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin beserta rombongan di Gedung VVIP Lanud SIM, Minggu (16/11/25).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan RI turut didampingi Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

Kedatangan Menhan RI ke Aceh bertujuan untuk meninjau kesiapan dan kondisi satuan Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajahsora sebagai bagian dari penguatan kemampuan satuan teritorial dalam mendukung tugas pertahanan negara.

Setelah menerima penyambutan Menhan RI melanjutkan perjalanan menuju lokasi peninjauan menggunakan helly di satuan Yonif TP 857/Gana Gajahsora.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Irdam IM, Danrindam IM, Pamen Ahli Bidang Ilpengtek dan LH Kodam IM, Danlanud Sultan Iskandar Muda, serta Kasdim 0101/KBA, yang bersama-sama mendampingi Pangdam IM dalam menerima kedatangan rombongan.

Baca Juga:  Apel Perdana di Balai Kota, Wakil Wali Kota Banda Aceh Tekankan Komitmen Pelayanan ASN

Share :

Baca Juga

Aceh

Prioritaskan Pemulihan, Dinas Pengairan Aceh Kebut Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Sumber Daya Air!

Aceh

Kadis Syariat Islam Aceh Dampingi Sekda Aceh dalam Audiensi dengan KPI Aceh

Dinas syariat islam

Dinas Syariat Islam Aceh Mengawal Implementasi Instruksi Gubernur tentang Nilai Keagamaan

News

Wagub Aceh Resmi Buka Diklat PPIH Kloter Embarkasi Aceh 1447 H/2026 M

Tni-Polri

Pererat Silaturrahmi Polres Aceh Besar Gelar Buka Puasa Bersama Dan Santunan Anak Yatim

Tni-Polri

Pangdam IM Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an 1446 H di Masjid Babul Mawaddah Makodam Iskandar Muda

News

Terima Kunjungan BAM DPR RI, Sekda Aceh Dorong Penyelesaian Tuntas Persoalan Warga Eks Blang Lancang-Rancong

BPKA

TKD Aceh 2026 Belum Pasti, Gubernur Mualem Perintahkan BPKA Tagih Kejelasan ke Pemerintah Pusat