Kota Jantho,– Untuk terus dapat mengendalikan laju inflasi, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus melakukan pemantauan harga di pasar.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos M.Si usai melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendari RI secara virtual dari ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (07/07/2025.
“Kita terus berkomitmen untuk memantau dinamika harga pasar, sebagai bentuk komitmen kita dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah, dan tentunya kita dapat mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah” ujar M. Ali.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) serta Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan pejabat penting yang berkaitan lainnya.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Besar dan sejumlah Kepala OPD serta anggota TPID Aceh Besar.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data tahunan Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 185 negara di dunia.
“Ini menunjukkan bahwa kita masih punya tantangan besar di sektor ekonomi. Oleh karena itu, kita harus menguatkan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.
Ia juga membeberkan data pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025. Provinsi Papua Barat tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 25,53%, sedangkan Maluku Utara sebesar 34,58%.
Sementara itu, Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam presentasinya menekankan pentingnya peran daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. “Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari daerah. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Amalia.
