Banda Aceh, – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST., menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang membahas program penanganan jalan nasional dan jalan daerah di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antar-instansi vertikal dengan daerah untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang strategis, di tingkat daerah. Dalam rapat tersebut, turut hadir seluruh pejabat dari instansi terkait guna membahas integrasi perencanaan pembangunan jalan dalam kerangka RPJMN 2025–2029.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST., menyampaikan rasa syukurnya karena sejumlah ruas jalan nasional di Aceh telah masuk dalam daftar kawasan prioritas nasional.
“Ada ruas-ruas jalan di daerah yang layak tapi belum masuk usulan, besar harapan agar bisa ditambahkan dalam daftar kawasan prioritas tersebut,” sebutnya.
Ia berharap program tersebut dapat segera berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi konektivitas dan pertumbuhan wilayah di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Aceh, Safrizal, ST, MT, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kawasan-kawasan prioritas secara nasional yang akan masuk dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Penetapan ini menjadi acuan dalam menentukan arah dan fokus pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Terdapat 11 kategori kawasan prioritas yang ditetapkan, antara lain: kawasan industri, destinasi wisata regeneratif, pelabuhan utama, kawasan ekonomi khusus, wilayah metropolitan, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, kawasan sentra pertanian pangan, kawasan sentra perikanan terpadu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal, kawasan perbatasan, serta kawasan transmigrasi. Kawasan-kawasan ini akan menjadi titik tumpu pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, kata Safrizal perencanaan kegiatan dukungan jalan daerah ke depan diarahkan untuk masuk dalam lima kategori tematik prioritas nasional. Kategori pertama adalah Tematik Swasembada Pangan, yang mencakup 12 kawasan Food Estate serta 13 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029.
Kategori kedua adalah Tematik Transportasi, yang meliputi konektivitas ke pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan regional dan lokal, serta bandara prioritas nasional (PP), strategis (PS), dan pendukung (P). Hal ini bertujuan memperkuat aksesibilitas antarwilayah dan pusat distribusi logistik.
Kategori ketiga adalah Tematik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan KSPN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
Kategori keempat dan kelima adalah Tematik Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tematik Industri mencakup 19 Kawasan Industri (KI) prioritas, sementara Tematik KEK meliputi kawasan industri, kawasan pelabuhan, dan lima Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi fokus RPJMN periode 2025–2029.