Banda Aceh, – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh, Senin, 23 Juni 2025, yang membahas upaya percepatan realisasi APBA 2025 dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rapat digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda M. Nasir, para asisten, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya langkah konkret pascarapim. Ia meminta semua pimpinan SKPA memastikan tindak lanjut yang terukur dan cepat atas agenda yang belum berjalan maksimal
Pastikan hasil rapim ini dijalankan. Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya. Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” tegas Gubernur Mualem.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa target realisasi APBA 2025 harus mencapai 35 persen paling lambat 30 Juni 2025. Ia menekankan bahwa seluruh lelang harus sudah diselesaikan, dan sistem PSE telah diaktifkan penuh.
Kita bersepakat 30 Juni semua lelang sudah selesai dilakukan. Semua yang terkait dengan PSE sudah diklik. Ini butuh komitmen kita semua,” ujarnya.
Sekda juga meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mengoordinasikan percepatan proses tender lintas SKPA. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak mengalami kendala besar secara umum, namun masih terdapat hambatan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan cepat.
Ia juga mengingatkan agar seluruh SKPA mengantisipasi potensi sisa Dana Otsus, karena keterlambatan realisasi masih terjadi di semester pertama.
ULP Diminta Aktif dan Responsif
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Fadhlullah menyoroti pentingnya kolaborasi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SKPA. Ia meminta ULP untuk tidak bersikap pasif dan hanya menunggu dokumen masuk dari dinas.
“ULP jangan hanya menunggu. Harus aktif berkomunikasi dengan dinas. Kalau komunikasi lancar, proses tender juga cepat selesai,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa keterlambatan dalam pengadaan kerap berasal dari miskomunikasi lintas unit kerja. Oleh karena itu, komunikasi harus dibangun secara intensif dan responsif demi percepatan belanja.
Dengan kepemimpinan langsung dari Gubernur Mualem, rapim tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan realisasi belanja Aceh yang efektif dan akuntabel, sekaligus mendorong optimalisasi dana otsus dan anggaran pembangunan lainnya untuk kemajuan daerah.
