BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027.
Acara berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Aceh ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, DPR RI, Sekretaris Daerah Aceh, jajaran Forkopimda, DPR Aceh, kepala SKPA, Bupati/Wali Kota, hingga perwakilan masyarakat dan media.
Dalam sambutannya yang penuh makna, Mualem menekankan bahwa forum ini merupakan momen penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program nasional, agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Mualem menyampaikan harapan besarnya agar mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah pusat.
“Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi cukup besar. Secara teknis, kebutuhan untuk pemulihan menyeluruh diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun. Oleh karena itu, kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat, menjadi sangat kami harapkan,” ujar Mualem dengan penuh ketulusan.
Ia juga menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi hingga infrastruktur yang masih perlu banyak perbaikan.
“Saat ini, perhatian dan bantuan yang telah diberikan sangat kami hargai, namun kami berharap dapat diperluas lagi. Banyak infrastruktur vital yang rusak, bahkan di beberapa pelosok masyarakat masih kesulitan mengakses jalan. Kami berharap kondisi ini dapat segera membaik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Mualem juga menyampaikan pentingnya penanganan masalah lingkungan, khususnya pendangkalan sungai dan muara (kuala) di pesisir. Menurutnya, penanganan yang tepat sangat diperlukan agar aliran air dapat berjalan lancar dan aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan, tidak terganggu.
“Kami telah berupaya semaksimal mungkin, dan untuk hal teknis seperti pengerukan muara, kami sangat membutuhkan dukungan dan izin dari pusat, khususnya Kementerian Kelautan, agar masalah ini dapat segera terselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Mualem mengajak seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memikirkan solusi terbaik demi kemajuan Aceh.
“Mari kita satukan visi dan tekad agar Aceh dapat segera pulih, bangkit, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya,” pungkas Mualem.(**)
