BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh secara resmi menerima dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kota, pada Senin (14/9/2026).
Penyerahan berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRK, diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saa’duddin Djamal, dan diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini turut disaksikan Wakil Ketua I DPRK Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II DPRK Musriadi, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah Kota Jalaluddin, jajaran SKPK, Forkompimda, serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Irwansyah menegaskan bahwa sebagai mitra sejajar pemerintahan, DPRK berharap setiap kebijakan yang ditetapkan didasari kajian mendalam dan selektif — bukan hanya demi ketahanan fiskal daerah, melainkan untuk menjaga stabilitas pembangunan, kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi seluruh warga.
“Kami berharap Raqan Perubahan APBK yang diserahkan hari ini telah disusun dengan perhitungan matang, proyeksi realistis, dan komitmen kuat demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Banda Aceh,” ujarnya.
Irwansyah menekankan bahwa di tengah kemampuan fiskal yang harus dikelola secara bijaksana, anggaran wajib memprioritaskan kebutuhan paling mendesak: pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan, kebersihan, drainase, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita tidak ingin kebutuhan dasar masyarakat belum terjawab sepenuhnya, sementara belanja yang kurang prioritas justru mendapat porsi lebih besar. DPRK akan mengkaji setiap perubahan alokasi dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, efisiensi, dan dampaknya langsung bagi masyarakat,” tegas Irwansyah.
Mengenai sisi pendapatan, DPRK memandang penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan melalui optimalisasi potensi, perbaikan sistem, digitalisasi, dan peningkatan kepatuhan — namun tidak boleh membebani masyarakat. Optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kemampuan warga.
DPRK berkomitmen membahas dan mengawasi perubahan APBK ini secara kritis, objektif, terukur, dan konstruktif. Anggaran perubahan juga diharapkan memberi ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat, UMKM, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi seberapa kuat ekonomi rakyat tumbuh dan seberapa besar peluang pendapatan masyarakat meningkat. Perubahan APBK 2026 harus menjadi momen memperbaiki yang kurang, memperkuat yang baik, dan menghentikan yang tidak relevan,” tutup Irwansyah.
Sementara itu, Wali Kota Illiza Saa’duddin Djamal menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah dalam perubahan ini direncanakan sebesar Rp1.568.776.482.829, naik sebesar Rp256.799.927.055 atau 19,57 persen dibandingkan APBK Murni yang sebelumnya ditetapkan Rp1.311.976.555.774.
Pada sisi Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.578.660.138.691, meningkat Rp259.483.582.917 atau 19,67 persen dari APBK Murni sebesar Rp1.319.176.555.774.
Angka-angka tersebut menjadi dasar pembahasan bersama DPRK guna menyempurnakan alokasi anggaran demi kemaslahatan warga Kota Banda Aceh. (**)
