Jakarta – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menghadiri audiensi Pengurus Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya di ruang kerja Wamendagri, Rabu (18/2/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyampaikan laporan kesiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI ke-XII yang akan digelar di Kota Ternate pada 24–28 Agustus 2026, sekaligus membahas isu-isu penting terkait penguatan dan perlindungan kota-kota pusaka di Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif JKPI Dr. Cand. Asfarinal, M.Si, Dewan Pakar JKPI, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang.
Direktur Eksekutif JKPI, Asfarinal, dalam laporannya menyampaikan perkembangan organisasi sekaligus kesiapan pelaksanaan Rakernas di Ternate. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam merawat dan merevitalisasi kawasan cagar budaya, termasuk yang terdampak bencana.
“Selama ini status cagar budaya sering kali hanya sebatas administratif. Kita perlu penguatan nyata agar warisan ini benar-benar terlindungi dan tangguh terhadap bencana,” ujarnya.
Selain itu, JKPI juga mendorong terjalinnya hubungan dan kolaborasi yang lebih erat dengan Malaysia terkait warisan budaya songket, agar dapat diakui sebagai kepemilikan bersama. Langkah ini dinilai penting mengingat kuatnya tradisi songket di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Aceh, yang memiliki kekayaan motif dan nilai historis yang tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi wujud diplomasi budaya yang mempererat hubungan kedua negara serumpun.
Dalam rangka promosi kawasan heritage, JKPI juga merencanakan kegiatan “Nusaraya Run” yang akan digelar di kawasan-kawasan pusaka sebagai upaya menghidupkan ruang-ruang bersejarah melalui pendekatan kreatif dan partisipatif.
Sementara itu, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat persiapan untuk mematangkan Rakernas dengan tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia.” Sejumlah agenda strategis telah disiapkan, termasuk penguatan kerja sama antaranggota melalui konsep aglomerasi warisan budaya.
Ia juga menyoroti persoalan kerusakan cagar budaya dan sejumlah aset bersejarah yang masih dikuasai instansi vertikal. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan serta mengoptimalkan aset tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap penguatan kota-kota pusaka. Ia menjelaskan bahwa Banda Aceh juga aktif mempromosikan kawasan heritage dan wisata melalui berbagai event, termasuk kegiatan lari maraton di kawasan bersejarah.
Illiza berharap Wakil Menteri Dalam Negeri dapat hadir dalam Rakernas JKPI di Ternate. Ia menilai konsep aglomerasi warisan budaya sangat strategis untuk menghubungkan potensi antar daerah.
“Seperti kopi Aceh yang bisa hadir di berbagai daerah di Indonesia, demikian pula warisan budaya daerah lain dapat saling terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.
Terkait kerusakan cagar budaya, Illiza menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat agar perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap risiko bencana. Ia juga berharap JKPI dapat diperkuat melalui dukungan Kemendagri agar jejaring kota pusaka semakin solid, termasuk dalam membangun koneksi internasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan gagasannya untuk mendorong piloting di beberapa daerah guna membangun ekosistem pariwisata berbasis warisan budaya. Menurutnya, tantangan yang dihadapi kota-kota pusaka cenderung berulang setiap tahun, sehingga diperlukan fokus dan komitmen yang lebih kuat.
“Gagasan aglomerasi ini bagus, tetapi perlu konsep yang lebih matang. Kita bisa pilih kota menengah untuk kita dorong bersama sebagai model pengembangan ekosistem pariwisata berbasis heritage,” ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan kota-kota pusaka sebagai pilar penting pembangunan kebudayaan nasional.(**)