Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya respons pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra.
Akibatnya, bantuan dari negara-negara sahabat yang telah menyatakan kesiapannya untuk membantu, terhambat masuk ke wilayah terdampak.
Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh sejumlah duta besar negara sahabat yang menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Namun, karena pemerintah pusat belum menetapkan status Darurat Bencana Nasional, bantuan tersebut belum dapat direalisasikan.
“Saya banyak dihubungi oleh duta-duta asing, mereka ingin membantu. Tetapi masalahnya belum dinyatakan darurat nasional. Kalau sudah ada deklarasi, mereka bisa masuk.
Ini tentu mengecewakan, banyak yang kecewa saya,” ujar Wali Nanggroe usai kegiatan zikir di Banda Aceh, Senin (15/12/2025).
Wali Nanggroe menilai, penetapan status bencana nasional sangat penting untuk mempercepat penanganan bencana dan membuka akses bagi bantuan internasional.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kendala birokrasi dan memastikan bantuan dapat segera disalurkan kepada para korban.
Kekecewaan Wali Nanggroe ini mencerminkan frustrasi yang dirasakan oleh banyak pihak di Aceh, yang merasa bahwa pemerintah pusat kurang responsif terhadap bencana yang melanda wilayah mereka.
Lambatnya penetapan status bencana nasional dinilai menghambat upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana, serta menyia-nyiakan potensi bantuan dari dunia internasional.
Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini dan menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat Aceh dan wilayah lain yang terdampak bencana.
Bantuan dari negara-negara sahabat sangat dibutuhkan untuk meringankan beban para korban dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
