Aceh Besar, – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan manfaatkan data statistik dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.
“Agar terciptanya pembangunan yang berkualitas, kebijakan harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki suatu daerah,” ujar Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (14/08/2025).
FGD yang digelar Bappeda Aceh Besar tersebut bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), berkaitan Pemanfaatan Data Statistik Dalam Pembangunan Daerah dengan Tema “Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah Melalui Pemanfaatan Data Statistik, Fokus pada Sinergi antara Perencanaan dan Potensi Pembangunan Daerah Melalui Desa”.
Syukri menegaskan pentingnya pemanfaatan data statistik yang akurat dan aktual untuk merumuskan kebijakan publik, karena tanpa data yang valid sama seperti berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
“Tanpa data yang baik, kita kesulitan menetapkan prioritas pembangunan, mengukur capaian kinerja, dan mengidentifikasi permasalahan yang tepat untuk Aceh Besar yang kita cintai ini,” pungkas Wakil Bupati.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri juga menyerahkan penghargaan kepada gampong binaan BPS yang telah bekerja sangat baik dalam mengelola data statistik di tingkat gampong.
Turut hadir pada FDG itu sekaligus sebagai Narasumber, Kepala BPS Aceh Besar Rusmadi,S.E, Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati, S.Pd.,M.Si dan Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Aulia Rahman, S.STP, M.Si. Materi yang disampaikan berkaitan pentingnya data statistik daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang integrasi dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati menjelaskan data statistik bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan fondasi perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence-based) dan instrumen utama untuk evaluasi capaian kinerja daerah baik dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya.
“Data statistik menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang obyektif, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan daerah” jelasnya.
FGD berlangsung dengan pembahasan terkait tantangan perolehan data/informasi daerah dan perlunya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan basis data terpadu, dengan menargetkan penerapan perencanaan berbasis data secara menyeluruh mulai tahun 2025, sehingga pembangunan daerah lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**)