Banda Aceh – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Zidan Al Hafidh SKed, mendesak PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak akibat gangguan listrik dalam beberapa hari terakhir.
Zidan menilai, pelayanan listrik yang tidak stabil telah menimbulkan kerugian besar bagi warga, terutama kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usaha.
“Pelaku UMKM sudah mulai bersuara karena merugi akibat listrik hidup mati. Artinya, PLN harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi,” tegas nya, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, berbagai bentuk kompensasi bisa dipertimbangkan PLN, seperti memberikan listrik gratis selama satu bulan atau skema lain yang dinilai adil bagi masyarakat.
Zidan menambahkan, kompensasi tersebut bukan sekadar bentuk keringanan, melainkan tanggung jawab PLN sebagai penyedia layanan publik.
“Kita semua tahu, listrik adalah kebutuhan vital. Bukan hanya rumah tangga yang terganggu, tapi juga sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Sayangnya, sampai hari ini saya tidak melihat ada pimpinan PLN yang berani menyatakan bertanggung jawab terhadap kondisi listrik yang tidak normal ini,” ujarnya.
Selain itu, Zidan mengingatkan PLN agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan jaringan listrik di Banda Aceh serta wilayah sekitarnya.
Ia menekankan, gangguan listrik berulang kali tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan plat merah tersebut.
“Kami di DPRK Banda Aceh akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban tanpa ada kejelasan dan tanggung jawab dari PLN,” tambahnya.
