MEULABOH โ Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyampaikan perasaan keprihatinan sekaligus kebanggaan terhadap kondisi pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Barat yang hingga kini belum rampung, meskipun progres fisik telah mencapai sekitar 50 persen. Kunjungan kerja yang dilakukan bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Minggu (17/5/2026) menjadi bagian dari perhatian serius Wali Nanggroe terhadap pembangunan sektor kesehatan di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh.
TERKEJUT DENGAN KUALITAS KONSTRUKSI, MEMPERTANYAKAN ALASAN PEMBANGUNAN TERHENTI
Saat melakukan tinjauan lapangan, Wali Nanggroe mengaku terkejut melihat perkembangan rumah sakit yang dirancang dengan desain dan kualitas konstruksi berstandar tinggi. “Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” ujarnya dengan penuh kagum.
Namun di sisi lain, ia mempertanyakan mengapa pembangunan rumah sakit yang telah mendapatkan anggaran besar tersebut harus terhenti. Menurutnya, kondisi mangkraknya pembangunan berpotensi menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan jika tidak segera dilanjutkan. “Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memperjuangkan penyelesaian proyek ini melalui dukungan dari pemerintah pusat,” tegas Wali Nanggroe.
Ia menegaskan akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia bersama Bupati Aceh Barat untuk meminta perhatian dan dukungan terhadap penyelesaian RS Regional tersebut. Selain itu, ia juga meminta agar disusun dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan sejak awal hingga kondisi terkini untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.
GAGASAN AWAL DARI MASA ZAINI ABDULLAH, DUITUNGAN JERMAN PERNAH SIAP BANTU
Wali Nanggroe mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan RS Regional Aceh Barat telah dirintis sejak masa pemerintahan Dr. Zaini Abdullah. Bahkan pada masa itu, pihak dari Jerman disebutkan bersedia memberikan dukungan komprehensif, termasuk pembiayaan serta pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
“Rumah sakit ini dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya wilayah Barsela, sehingga ketergantungan terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh dapat berkurang,” jelasnya. Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka.
BUPATI TARMIZI: USULKAN ALOKASI RP50 MILYAR TAHUN INI, TARGET FUNGSIONAL AKHIR 2028
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyebutkan bahwa kunjungan Wali Nanggroe tidak hanya membahas pembangunan RS Regional, tetapi juga menyentuh berbagai aspek pengembangan daerah seperti penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, Tarmizi mengatakan bahwa pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) saat ini sedang dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap pada tahun ini dapat tersedia alokasi anggaran minimal Rp50 miliar agar proyek tidak kembali mengalami kekosongan anggaran yang menyebabkan pembangunan terhenti.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan skema pembiayaan multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia. “Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga seluruh poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” ujarnya.
Menurut Tarmizi, apabila dukungan anggaran terpenuhi sesuai harapan, RS Regional Aceh Barat ditargetkan dapat mulai difungsikan pada akhir tahun 2028. Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai sangat strategis karena akan melayani masyarakat di tiga kabupaten dalam kawasan Barat Selatan Aceh, sehingga akan memberikan dampak positif yang luas bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
PEMBENAHAN DATA DESIL, DASAR PENYALURAN LAYANAN YANG AKURAT
Bupati Tarmizi juga menyoroti pentingnya pembenahan data desil masyarakat sebagai dasar penyaluran layanan dan program kesehatan yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuka pelatihan bagi operator data, membentuk posko pengaduan di tingkat gampong, serta melakukan pendampingan langsung untuk memperbaiki validitas data masyarakat.
“Hingga saat ini, capaian perbaikan data telah mencapai sekitar 60 persen dan akan dilanjutkan hingga triwulan ketiga tahun ini. Kami menargetkan penyempurnaan data dapat diselesaikan pada bulan AgustusโSeptember sehingga data final dapat tersedia pada Oktober,” jelasnya.
Menurutnya, validasi data yang akurat sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kendala administratif saat mengakses layanan kesehatan yang menjadi hak mereka. Dengan data yang valid dan terpercaya, pelayanan kesehatan dapat disalurkan secara tepat kepada yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
