Breaking News

Home / Aceh / News / Parlementarial

Selasa, 30 September 2025 - 11:00 WIB

Eddi Shadiqin Anggota Komisi III DPRA Mengecam Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut)

Banda Aceh – Anggota Komisi III DPRA Eddi Shadiqin Kecam Bobby Nasution: Kebijakan Razia Plat BL Bisa Picu Gesekan Aceh-Sumut  (30/9/2025)

Anggota Komisi III DPRA, Eddi Shadiqin, SH mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berpelat BL asal Aceh.

Menurutnya, kebijakan tersebut keliru, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan justru berpotensi memicu gesekan antarwilayah, terutama di kawasan perbatasan Aceh-Sumut yang selama ini hidup rukun dan damai.

Eddi menilai tindakan Bobby terkesan berlebihan dan tidak tepat dilakukan oleh seorang gubernur.

“Kita ini masih satu republik, bukan antarbangsa. Bobby seakan-akan mau memperkeruh suasana damai yang selama ini dinikmati masyarakat Aceh.

Kemarin soal empat pulau, sekarang plat kendaraan. Sepertinya beliau sedang membuat kekacauan di era Presiden Prabowo, padahal pada masa Presiden Jokowi justru diam-diam saja,” ujar politisi Partai PDA itu.

Eddi menambahkan, terlalu lebay jika seorang gubernur sendiri turun tangan menghentikan kendaraan berpelat Aceh. Menurutnya, hal itu bukanlah kewenangan kepala daerah.

“Itu jelas tugas aparat kepolisian, bukan gubernur. Tugas seorang gubernur adalah mengedepankan harmonisasi, menjalin koordinasi antarprovinsi, dan memastikan stabilitas wilayah. Bukan malah menimbulkan polemik yang merugikan dua daerah,” tegasnya.

Sebagai anggota dewan dua periode, Eddi mengingatkan kembali bahwa urusan lalu lintas berada sepenuhnya di bawah pemerintah pusat.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kedua regulasi itu jelas menegaskan bahwa kendaraan dengan STNK dan TNKB sah berhak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kebijakan Bobby tidak memiliki landasan hukum,” ungkapnya.

Baca Juga:  Ditreskrimsus Polda Aceh Tingkatkan Status Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Simeulue ke Penyidikan

la juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi jika kebijakan tersebut dibiarkan. Hubungan dagang dan pergerakan logistik antara Aceh dan Sumut sangat vital, sehingga tindakan sepihak ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Tingkatkan SPBE, Pemkab Aceh Besar Studi Tiru ke Sumedang

Banda Aceh

Kapolda Aceh Kunjungi DPRA, Perkuat Sinergi dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas

Dinas syariat islam

Dinas Syariat Islam Gelar Bimtek SIMASA, Wujudkan Tata Kelola Data Masjid yang Akurat dan Transparan

Aceh

Kapolda Aceh Melayat ke Rumah Duka Istri Personel Polres Pidie

News

Buka Rakor dan Raker MKKS SMP, Bupati Aceh Besar Dorong Sinergi dan Kemajuan Pendidikan

Aceh Besar

Pemkab Aceh Besar Terima Pemandangan Umum Fraksi DPRK Tentang Raqan APBK-P 2025

Aceh

Guru SMK Bireuen Dibekali Pembelajaran Mendalam untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

News

Ketua TP PKK Aceh Tinjau Pembersihan Sekolah Pascabanjir Aceh Tamiang, Siswa SLB Pembina Ditargetkan Masuk Sekolah 19 Januari