Breaking News

Home / Aceh / News / Parlementarial

Selasa, 30 September 2025 - 11:00 WIB

Eddi Shadiqin Anggota Komisi III DPRA Mengecam Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut)

Banda Aceh – Anggota Komisi III DPRA Eddi Shadiqin Kecam Bobby Nasution: Kebijakan Razia Plat BL Bisa Picu Gesekan Aceh-Sumut  (30/9/2025)

Anggota Komisi III DPRA, Eddi Shadiqin, SH mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berpelat BL asal Aceh.

Menurutnya, kebijakan tersebut keliru, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan justru berpotensi memicu gesekan antarwilayah, terutama di kawasan perbatasan Aceh-Sumut yang selama ini hidup rukun dan damai.

Eddi menilai tindakan Bobby terkesan berlebihan dan tidak tepat dilakukan oleh seorang gubernur.

“Kita ini masih satu republik, bukan antarbangsa. Bobby seakan-akan mau memperkeruh suasana damai yang selama ini dinikmati masyarakat Aceh.

Kemarin soal empat pulau, sekarang plat kendaraan. Sepertinya beliau sedang membuat kekacauan di era Presiden Prabowo, padahal pada masa Presiden Jokowi justru diam-diam saja,” ujar politisi Partai PDA itu.

Eddi menambahkan, terlalu lebay jika seorang gubernur sendiri turun tangan menghentikan kendaraan berpelat Aceh. Menurutnya, hal itu bukanlah kewenangan kepala daerah.

“Itu jelas tugas aparat kepolisian, bukan gubernur. Tugas seorang gubernur adalah mengedepankan harmonisasi, menjalin koordinasi antarprovinsi, dan memastikan stabilitas wilayah. Bukan malah menimbulkan polemik yang merugikan dua daerah,” tegasnya.

Sebagai anggota dewan dua periode, Eddi mengingatkan kembali bahwa urusan lalu lintas berada sepenuhnya di bawah pemerintah pusat.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kedua regulasi itu jelas menegaskan bahwa kendaraan dengan STNK dan TNKB sah berhak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kebijakan Bobby tidak memiliki landasan hukum,” ungkapnya.

Baca Juga:  Banleg Ketua DPRK Aceh Besar Inisiasi Raqan Gampong Wisata Dorong Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dan Kemandirian Gampong

la juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi jika kebijakan tersebut dibiarkan. Hubungan dagang dan pergerakan logistik antara Aceh dan Sumut sangat vital, sehingga tindakan sepihak ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Share :

Baca Juga

BPKA

BPKA Aceh dan TAPA Hadiri Rapat Evaluasi APBA 2026 dengan Banggar DPRA

Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh Kucurkan Rp 2 Miliar untuk 1.000 Pelaku UMKM

Aceh

Kepemimpinan Perempuan di IWO Aceh Mendapat Sorotan Positif dari Pusat dan PW Aceh

News

Khalid Apresiasi Kinerja Polri: Sukses Amankan Idul Fitri, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman

News

Wagub Aceh Sampaikan Sejumlah Permintaan Strategis saat MPR RI Kunjungi Aceh

Aceh

DPR Aceh Sahkan KUA dan PPAS 2026, Prioritaskan Pembangunan Berkelanjutan

News

Wujud Sinergitas TNI-Polri dan Kemanunggalan Rakyat, Satgas Yonif 112/DJ Resmikan Aula Merah Putih di Pos Kalome

Aceh

Karo Adpim Menghadiri Rapat Virtual Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh