Jakarta – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa peringatan 20 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki harus menjadi titik evaluasi sekaligus momentum untuk merevitalisasi semangat perdamaian di Aceh.
Perjanjian Helsinki bukan hanya hasil negosiasi dua pihak, tetapi warisan bersama antara Aceh dan Indonesia yang menandai kemenangan akal sehat, kebijaksanaan, dan cinta kepada rakyat, kata Tgk Malik Mahmud saat menjadi pembicara pada Commemoration of the 20th Anniversary of the Aceh Peace Agreement, sesi bertajuk Refleksi dari Kepemimpinan Aceh dalam Proses Perundingan, yang digelar di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan kegiatan ini diselenggarakan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), sebuah organisasi internasional yang berdiri sejak 2008 dan berkantor pusat di Jakarta.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Wakil Presiden RI “Jusuf Kalla” mantan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Ketua Juru Runding RI pada negosiasi MoU Helsinki, Hamid Awaluddin; serta Juha Christensen, inisiator perdamaian Aceh asal Finlandia.
Hadir pula beberapa menteri Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran, perwakilan negara sahabat, lembaga donor, tokoh nasional, serta akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.
Malik Mahmud turut menceritakan bagaimana dirinya berdiri di meja perundingan sebagai kepala delegasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Itu bukan posisi yang mudah. Kami datang membawa luka panjang rakyat Aceh, dengan harapan besar, tetapi juga kekhawatiran mendalam, ujar Wali Nanggroe.
Namun di tengah ketegangan dan perbedaan tersebut, Malik Mahmud mengatakan ada satu hal yang menyatukan para pihak.
Keinginan untuk menghentikan pertumpahan darah dan membuka jalan menuju masa depan yang damai dan bermartabat, kata Wali Nanggroe.
Menurutnya, proses perundingan di Helsinki bukan hanya sekadar proses politik, melainkan juga perjalanan batin dan penyembuhan kolektif.
Kami menyadari bahwa perjuangan sejati bukan hanya di medan perlawanan, tetapi di medan keberanian untuk berdialog, mengakui luka masing-masing, dan membangun harapan baru bagi generasi Aceh dan Indonesia yang akan datang, kata dia.
Kini, Malik Mahmud berdiri bukan lagi sebagai negosiator, tetapi sebagai Wali Nanggroe Aceh yang menjadi simbol pemersatu rakyat Aceh.
Menurutnya amanah yang diemban saat ini bukan untuk melanggengkan kekuasaan, melainkan untuk menjaga warisan perdamaian yang telah dirajut bersama.
Sebagai Wali Nanggroe, saya berkewajiban menjaga kesinambungan adat, sejarah, dan budaya Aceh, serta menjadi pengingat hidup bahwa perdamaian yang kita miliki hari ini adalah hasil dari keberanian di masa lalu,kata dia.
Ia mengingatkan perdamaian bukanlah akhir, melainkan awal perjuangan baru perjuangan untuk keadilan, pembangunan, dan penghormatan hak-hak dasar rakyat Aceh sebagaimana dijanjikan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Kita telah mencapai banyak hal. Tapi kita juga harus mengakui masih banyak pekerjaan rumah, mulai dari implementasi butir-butir perjanjian yang belum tuntas, pemenuhan hak-hak korban konflik, hingga penguatan lembaga-lembaga lokal agar mampu berdiri tegak dalam sistem otonomi yang bermartabat, ujar Malik Mahmud.
Dia berharap momentum 20 tahun perdamaian Aceh ini dapat menjadi titik evaluasi dan revitalisasi semangat perdamaian.
Wali Nanggroe menegaskan perdamaian harus terus dipelihara, ditumbuhkan, dan diperjuangkan baik di ruang kebijakan, di ruang publik, maupun di hati setiap anak bangsa.
Kepada Pemerintah RI, ia juga mengajak untuk terus menjaga komitmen yang telah dibangun bersama.
Implementasi perjanjian damai bukan semata soal administrasi atau politik, tetapi soal menjaga kepercayaan dan membangun masa depan yang damai dan setara.
Kepada generasi muda Aceh dan Indonesia, ia berpesan agar menjadi penjaga damai, bukan pewaris luka.
Kenang sejarah, hormati pengorbanan para syuhada, tapi majulah dengan visi baru Aceh yang damai, maju, dan bermartabat dalam bingkai keindonesiaan yang adil dan demokratis.
Malik Mahmud juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik dari Aceh, Pemerintah Indonesia, maupun komunitas internasional, yang telah menjaga perdamaian hingga hari ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Crisis Management Initiative (CMI) dan Pemerintah Finlandia secara khusus, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perdamaian.
Orang yang paling kuat bukanlah yang mampu menaklukkan musuh, tetapi yang mampu menaklukkan egonya demi perdamaian,”ujar Malik Mahmud.