Banda Aceh, — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (9/7/2025) siang.
Musrenbang RPJMA ini merupakan forum strategis dan menjadi tonggak awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk lima tahun ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, tokoh adat dan masyarakat, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran Pangdam IM dalam forum tersebut menjadi simbol komitmen dan partisipasi aktif TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, serta terjaganya stabilitas dan keamanan wilayah.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Niko Fahrizal menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya proses pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa TNI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“TNI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah Aceh. Kodam Iskandar Muda siap memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan visi pembangunan Aceh yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Pangdam IM mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan inklusif. Oleh karena itu, keterlibatan semua unsur, termasuk TNI, menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan program-program pembangunan ke depan.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh keamanan yang terjaga dan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan. Kodam Iskandar Muda akan terus berkontribusi secara aktif demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Aceh,” tegasnya.
Musrenbang RPJMA 2025–2029 ini mengangkat tema “Memantapkan Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Dalam forum tersebut, turut dipaparkan berbagai arah kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh selama lima tahun mendatang. Fokus utama meliputi penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan bahwa RPJMA yang sedang disusun bukan sekedar dokumen administratif, melainkan representasi dari harapan masyarakat Aceh terhadap pembangunan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, termasuk institusi TNI, dalam mengawal dan menyukseskan pelaksanaan agenda pembangunan.
“Kami mengapresiasi dukungan dan keterlibatan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Pangdam Iskandar Muda, dalam proses perencanaan ini. Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pembangunan Aceh ke depan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Partisipasi aktif Kodam Iskandar Muda dalam forum Musrenbang ini kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan dan ketertiban. Sebab, tanpa stabilitas wilayah, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar dan memberi dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan selesainya Musrenbang RPJMA ini, diharapkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat Aceh dapat bersatu langkah, mengawal bersama agenda pembangunan lima tahun ke depan dengan semangat gotong royong, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan daerah.
Kodam Iskandar Muda, sebagai penjaga kedaulatan wilayah, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan teritorial yang humanis, solutif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
